Internet Cepat via Satelit Siap Mengudara 2018 di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Koperasi Digital Indonesia Mandiri (KDIM) siap menghadirkan program internet cepat berbasis satelit, yakni Satelit Rakyat Indonesia (SATRIA). Layanan ini ditargetkan komersial pada 2018 mendatang.

"Harapannya, layanan satelit ini sudah dapat digunakan pada 1 Januari 2018," ujar Ketua Koperasi Digital Indonesia Mandiri Henri Kasyfi ditemui di Jakarta, Rabu (25/10/2017). 

Sekadar informasi, SATRIA merupakan hasil kerja sama antara KDIM dan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). Program ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi masalah terkait ketersediaan jaringan infrastuktur akses. 

  Tahap awal, KDIM akan menggunakan satelit HTS yang sudah ada di orbit milik IPStar. Tahap kedua, akan dipakai satelit milik penyedia lokal. Pada ketiga, koperasi berencana untuk meluncurkan satelit sendiri.

  Untuk para anggotanya, KDIM menawarkan dua model pemakaian dengan biaya Rp 15 juta untuk 10 tahun dan layanan mulai Rp 500 ribu per bulan. Layanan ini dapat digunakan mulai awal tahun depan melalui ISP dari anggota APJII. Namun, layanan SATRIA dapat digunakan oleh masyarakat.

Ketua Bidang Perangkat KDIM Teguh Prasetya menambahkan, akses internet yang ditawarkan satelit bertipe High Throughput Satellite (HTS) ini mencapai 10Mbps. Ia juga menyebut satelit ini akan mencakup seluruh area di Indonesia.

"Ini adalah layanan internet pertama di Indonesia yang menggunakan HTS. Layanan internet melalui HTS bisa menjangkau wilayah lebih luas," tutur Teguh. 

Selain itu, ada pula program yang menawarkan permodalan pada aplikasi lokal. Permodalan ini akan memberikan alur pendapatan yang jelas, nilai valuasi yang wajar, dan co-investing bersama investor lokal lainnya.

Menurut rencana, program ini akan mulai berlaku pada 1 April 2018. Nantinya, tipe aplikasi lokal yang masuk dalam kriteria adalah layanan yang memiliki pengguna masif dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Stok iPhone X Terbatas Saat Hari Pertama Penjualan?

Liputan6.com, Jakarta - Apple akan memulai pre-order iPhone X pada 27 Oktober 2017 dan penjualannya di toko-toko pada 3 November 2017. Namun, iPhone X pada hari penjualan perdananya akan tersedia dalam jumlah terbatas.

   Dilansir GSM Arena, Kamis (26/10/2017), prediksi stok terbatas iPhone X ini muncul setelah Apple mengunggah informasi mengenai pre-order dan waktu peluncuran smartphone tersebut. Dalam keterangannya, Apple mengatakan hanya konsumen yang datang lebih awal untuk antre di depan Apple Store pada 3 November, bisa mendapatkan iPhone X.  Pernyataan tersebut dinilai mengindikasikan keterbatasan stok iPhone X. "iPhone X akan tersedia di lebih dari 55 negara dan wilayah, serta mulai ada di Apple Store pada Jumat, 3 November pukul 8.00 pagi waktu setempat. Toko-toko ini akan menyediakan iPhone X bagi konsumen yang datang lebih awal," tulis Apple.

Adapun sejumlah negara dan wilayah yang akan menjadi pasar pertama iPhone X adalah Andorra, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Kanada, Tiongkok, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani dan Greenland.

Amerika Serikat (AS), Inggris, Spanyol, Meksiko, Italia dan Jepang, juga termasuk dalam gelombang pertama pemasaran iPhone X.

   iPhone X akan tersedia dalam pilihan warna Silver dan Space Grey serta memori internal 64 dan 256GB dengan harga mulai dari US$ 999 di Apple.com, Apple Store, Apple Authorized Resseler dan sejumlah operator. Harga jualnya akan beragam di sejumlah wilayah. iPhone X merupakan iPhone termahal yang pernah dijual Apple dalam 10 tahun terakhir. Smartphone ini memiliki sejumlah fitur andalan seperti panel OLED dan Face ID, yang tidak dimiliki seri iPhone lain.

Tatacara Pendaftaran NPWP

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui PER-20/PJ/2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

SYARAT-SYARAT :

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan
2. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
1. fotokopi Kartu NPWP suami;
2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
4. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu  minyak dan gas bumi, berupa :
1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
5. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :
1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
2. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
3. fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
4. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
6. Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa:
1. surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
2. Kartu Tanda Penduduk.
7. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berupa:
1. fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk;
2. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
3. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI :

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:

1. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
3. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak;
2. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
3. memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan
5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

TEMPAT PENDAFTARAN :

Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.

TATACARA PENDAFTARAN :

1. Secara Elektronik melalui eRegistration
Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
Atau pada Link ini  : http://www.pajak.go.id/content/pembuatan-npwp-massal-enpwp


2. Secara Langsung
Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:

1. secara langsung;
2. melalui pos; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/mendaftarkan-diri-untuk-mendapatkan-npwp